Pemerintah Berencana Kenakan Pajak Untuk Sembako Sebesar 12%!

Pemerintah berencana memberlakukan tarif PPN 12% untuk Sembako.
Hal ini disebabkan adanya revisi Undang-Undang Nomor 6 (RUU) Tahun 1983 tentang Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam Pasal 4A RUU KUP, pemerintah menghapus berbagai jenis barang yang tidak dikenakan PPN. Beberapa komoditas tersebut antara lain hasil tambang atau hasil pengeboran langsung dari sumber, tidak termasuk hasil tambang batu bara. Selain untuk memenuhi kebutuhan pokok yang dibutuhkan banyak orang.

Jenis-jenis sembako atau kebutuhan pokok lainnya yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah kota dan tidak dikenakan PPN telah diatur oleh Menteri Keuangan, Peraturan 116/PMK.010/2017 hingga saat ini.

Aset ini termasuk beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.

Produk pertambangan dan pengeboran adalah emas, batu bara, produk mineral alam lainnya, minyak dan gas.

Pemerintah memutuskan untuk memasukkan dalam RUU SRC jenis layanan yang sebelumnya dikecualikan dari pemungutan PPN.

Jasa yang dikenakan PPN oleh pemerintah meliputi jasa kesehatan, jasa sosial, jasa pos, jasa keuangan dan jasa asuransi.

Selain itu, terdapat jasa penyiaran non promosi, angkutan umum darat dan laut, angkutan udara domestik dan internasional, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum menggunakan uang logam dan jasa pengiriman uang melalui pos. .

Jadi berapa tarif PPN?

Pemerintah juga memutuskan untuk menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 12% dengan kebijakan RUU KUP. Pasal 7 (1) menyatakan bahwa “Tarif PPN adalah 12%”.